Kepemimpinan Birokrasi Pemerintahan
SINOPSIS
Kepemimpinan birokrasi pemerintahan yang mampu bekerja dengan baik dan dapat memajukan negara untuk kesejahteraan masyarakat merupakan harapan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Harapan ini juga merupakan salah satu tuntutan, agar kepemimpinan birokrasi pemerintahan dalam implementasinya dapat menjadi tumpuan, panutan bagi masyarakat.
Dalam penulisan buku ini penulis memasukkan berbagai materi keilmuan yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, birokrasi, pemerintahan, dan menggabungkan ketiga materi tersebut menjadi suatu pemahaman yang dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk memaknai Kepemimpinan birokrasi pemerintahan di Indonesia.
Buku ini dipersembahkan kepada mahasiswa sebagai insan akademik di berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta) serta dari berbagai unsur stakeholders (pegawai, pengusaha dan masyarakat umum) yang berminat membacanya dan ingin menambah pengetahuannya tentang Kepemimpinan dan Organisasi Pemerintahan.
Membangun Indonesia dari Daerah, Strategi dan Kebijakan Otonomi Daerah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………. .. iii
PENDAHULUAN ……………………………………………………………. .. iv
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. .. viii
BAB I
KERJASAMA PEMDA DENGAN LUAR NEGERI ……………… .. 1
- Latar Belakang …………………………………………………………….. .. 1
- Kemampuan Sumber Daya Manusia ……………………………… 4
- Kemampuan Keuangan/Ekonomi …………………………………. 4
- Landasan Teoritis ………………………………………………………… .. 5
- Teori Kerjasama Antar Negara ………………………………….. .. 5
- Prinsip-prinsip Kerjasama ………………………………………….. .. 6
- Teori Keunggulan Komparatif ……………………………………. .. 8
- Teori Kewenangan …………………………………………………… .. 9
BAB II
KEWENANGAN DAERAH DALAM KERJASAMA LN ……… .. 11
- Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri …………….. .. 11
- Praktik Empiris Kerjasama Daerah …………………………………. .. 15
- Bentuk Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri …………………………. .. 21
BAB III
STRATEGI PEMBENTUKAN BUMD ………………………………… .. 29
- Latar Belakang …………………………………………………………….. .. 29
- Badan Usaha Sebagai Badan Hukum……………………………….. .. 31
- Keuangan Daerah………………………………………………………….. .. 37
- Asas/Prinsip yang Terkait dengan Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah…………. 44
BAB IV
LANDASAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ……………… .. 53
- Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah………….. .. 54
- Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah ……… 82
BAB V
PERAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH…………………………. .. 94
- Perwakilan Politik di Indonesia………………………………………. .. 95
- Kedudukan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia…………………….. .. 97
- Kedudukan DPRD Dalam Hubungan dengan Kepala Daerah. .. 103
- DPRD Dalam UU No. 5/1974 sampai UU No. 32/2004 ……… .. 110
- DPRD di Era UU No. 23 Tahun 2014 ………………………………. .. 111
- Tugas Pokok dan Fungsi DPRD ……………………………………… .. 113
- Hak dan Kewajiban DPRD …………………………………………….. .. 115
BAB VI
POLITIK LOKAL DAN PILKADA ……………………………………. .. 117
- Parameter Pemilu………………………………………………………….. 119
- Kode Etik Pemilu………………………………………………………….. .. 122
- Tugas Berat KPUD………………………………………………………… .. 123
- Sistem Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung……………… .. 125
- Pilkada yang Free dan Fair………………………………………………. .. 131
- Pilkada Serentak dan Permasalahannya……………………………. .. 138
- Calon Tunggal dalam Pilkada…………………………………………. .. 140
BAB VII
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH ……………………………… .. 143
- Masalah Pilkada……………………………………………………………. .. 153
- Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah……………………………. .. 156
- Persyaratan Menjadi Kepala Daerah………………………………… .. 159
- Kepemimpinan Pelayanan: Filosofi Baru dalam Kepemimpinan ……………………………. 161
BAB VIII
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH ……………………………. 168
- Pendahuluan………………………………………………………………… .. 168
- Masalah dan Tantangan Infrastruktur di Indonesia……………. .. 171
- Peran Infrastruktur terhadap Pembangunan……………………… .. 183
- Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat …………………………. 189
- Pembangunan Infrastruktur di Metropolitan Bandung Area.. .. 199
- Kasus Pembangunan Sektor Transportasi…………………………. .. 204
BAB IX
STRATEGI PENINGKATAN PADS MELALUI PAJAK HOTEL DI KOTA BANDUNG ………. 207
- Pendahuluan ……………………………………………………………….. .. 207
- Gambaran Umum Kota Bandung…………………………………….. .. 209
- Potensi Pariwisata Kota Bandung……………………………………. .. 211
- Rencana Pengembangan Pariwisata Kota Bandung…………….. .. 216
- Sektor Perhotelan Kota Bandung…………………………………….. .. 220
- Mapping Persebaran Hotel Kota Bandung…………………………. .. 223
- Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung…………………………. .. 226
- Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung………. .. 230
- Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel……………………. .. 236
- Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandung………………… .. 239
- Kesimpulan dan Rekomendasi………………………………………… .. 241
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… .. 245
TENTANG PENULIS ………………………………………………………. .. 249
Pengembangan Kelembagaan Desa
S I N O P S I S
Buku ini membahas tentang pengembangan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat). Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.
Adapun bahasan materi dalam buku ini terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu Bab I membahas tentang pemahaman struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. Bab II membahas tentang kelembagaan di desa. Bab III membahas tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Bab IV membahas tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Bab V membahas tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat Desa. Bab VI membahas tentang pemahaman kelembagaan Badan Usaha Milik Desa. Bab VII membahas tentang pemahaman kelembagaan Kerjasama Antar Desa. Bab VIII membahas tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Setelah mempelajari dan memahami buku ini diharapkan Para Pembaca dapat memahami dan mengerti secara lebih mendalam mengenai Pengembangan Kelembagaan Desa.
Quality Assurance, dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S I N O P S I S
Istilah populer yang tiada pernah lekang dikalangan pebisnis yakni “pembeli adalah raja”. Terjemahan dan konotasi akan hal ini amatlah luas. Istilah tersebut lebih lanjut terdapat dalam prinsip pertama Manajemen Mutu yakni Fokus Pelanggan (Customer Focus). Prinsip fokus pelanggan merupakan salah satu prinsip yang tidak berubah dari prinsip-prinsip manajemen mutu pada ISO 9001:2000, 2008 dan 2015. Prinsip ini merupakan fokus utama dari manajemen mutu, dalam arti setiap organisasi harus dapat memenuhi persyaratan pelanggan.
Landasan filosofis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Operasionalisasi pencapaian landasan filosofis tersebut memerlukan dukungan kecermatan para Penyelenggara Negara dan para pemangku kepentingan melalui quality control, serta quality assurace yang bertangggung jawab.
Quality Assurance memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih akuntabel dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Quality Assurance juga membantu organisasi perangkat daerah untuk bisa terus meningkatkan kinerja dan fungsinya sebagai birokrasi yang moderat sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Quality Assurance umumnya menitikberatkan upayanya pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur ke arah yang lebih berintegritas, produktif, dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, Quality Assurance yang baik perlu memposisikan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam upaya mengelola pembangunan dan mengembangkan kebijakan di daerah. Preferensi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan daerah hendaknya selalu dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan utama bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan standar-standar capaian layanan Quality Assurance yang dikembangkan di masing-masing daerah.
