Look Inside

Ilmu Politik, dari Ilmu Politik sampai Ilmu Pemerintahan

Rp50,000

DAFTAR ISI

 

Komentar Pembaca —  v

Ucapan Terima Kasih  —  viii

Kata Pengantar:

  • Irman Gusman, Ketua DPD RI x
  • H. Wahidin Ismail, Ketua Kelompok DPD RI xii

Sambutan

  • Dr. Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi RI xiv

Daftar Singkatan —  xvi

Daftar Isi  —  xxii

 

Bagian 1   

Parlemen Indonesia – Geliat Volksraad Hingga DPD: Menembus Lorong Waktu Tempoe Doeloe, Kini, dan Nanti — 1

  • Periode Volksraad (1918-1942)3

1.2 Periode UUD 1945, Berdasarkan Putusan PPKI (18 Agustus 1945–27 Desember 1949) 8

1.3 Periode K-RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)  16

1.4 Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)  22

1.4.1 DPRS (1950-1956) 24

1.4.2 DPR Hasil Pemilu 1955 (1956-1960) 28

1.5 Periode UUD 1945, Berdasarkan Dekrit Presiden (5 Juli 1959-1999) 34

1.5.1 DPRGR Masa Soekarno (1960-1966) 34

1.5.2 DPRGR Peralihan (1966-1971)40

1.5.3 DPR Hasil Pemilu (1971-1997) 47

1.5.4 Situasi Pra dan Pasca Pemilu 1999 53

1.5.4.1 Pemerintahan B.J. Habibie 55

1.5.4.2 Pemerintahan Abdurrahman Wahid 56

1.5.4.3 Pemerintahan Megawati  Soekarnoputri 61

1.6 Periode UUD 1945 (Pasca Amandemen 1945)61

1.6.1 Struktur DPR 63

1.6.2 Hubungan DPR dengan DPD, dan Presiden — 145

1.7 Peran dan Kinerja DPR-DPD: Reformasi Sistem Bikameral Parlemen Nasional — 158

 

Bagian 2   

Membenahi Rumah Rakyat MPR: Transformasi Lembaga Tinggi Negara  — 161

2.1 Periode KNP (1945-1949) —  164

2.2 Periode Konstituante Masa K-RIS (1949-1950) — 170

2.3 Periode Konstituante Masa UUDS 1950 (1950-1959) — 172

2.4 Periode MPRS Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (1959-1971) — 179

2.5 Periode MPRS dan MPR Masa Orba (1966-1998) — 183

2.6 Periode MPR Reformasi (1999-2004) — 190

2.7 Periode UUD 1945, Pasca Amandemen UUD 1945 — 205

2.8 Rekonstruksi Masa Depan MPR —  240

 

Bagian 3   

Menyokong DPD Menyehatkan Perwakilan Politik: Apresiasi Anak Bangsa untuk Para Duta Nusantara      — 242

3.1  Terbentuknya DPD —  242

3.2  Perubahan Keanggotaan MPR — 253

3.3. Teka-teki Sistem Perwakilan — 271

3.4  Struktur Kelembagaan DPD — 290

3.5  Kesimpulan: Pemanfaatan Ruang Gerak yang Sempit —  325

 

Bagian 4

DPR dan DPD Kini dan Esok: Mengkaji Mekanisme Perwakilan Politik di Indonesia — 329

4.1  Posisi Konstitusional Hubungan Kekuasaan DPR dan DPD — 329

4.1.1 Peran DPD sebagai Pengusul RUU — 330

4.1.2 Peran DPD sebagai Peserta Pembahasan dan Pertimbangan Atas RUU — 335

4.1.3 Peran DPD sebagai Pengawas — 338

4.1.4 Peran DPD dalam Hubungan dengan BPK — 340

4.1.5 Peran DPD dalam Impeachment — 342

  • Mengapa DPR menjadi Legislatif Heavy — 348

4.2.1 Pasal 20 ayat (1), Kekuasaan Legislatif di Tangan DPR — 348

4.2.2 Pasal 23 ayat (2), Kekuasaan Budgeter Ada di DPR — 354

4.2.3 Pasal 7C, DPR Tidak Dapat Dibubarkan oleh Presiden — 356

4.3  Wewenang Pimpinan MPR dalam Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 — 359

  • Mekanisme Hubungan DPD dengan Lembaga Negara Lainnya — 364

4.4.1 Hubungan DPD dengan Presiden — 364

4.4.2 Hubungan DPD dengan DPRD dan Pemda — 365

4.4.3 Hubungan DPD dengan Mahkamah Konstitusi — 369

4.5 Mempersoalkan dan Memperkuat Eksistensi DPD — 374

 

Bagian 5

Perbandingan Sistem Parlemen, Kritik, dan Proyeksi Perbaikan Parlemen Bikameral Nusantara  — 379

5.1 Sistem Bikameral Negara Amerika Serikat — 380

5.2 Sistem Bikameral Negara Inggris — 385

5.3 Sistem Bikameral Negara Jerman — 390

5.4 Sistem Bikameral Negara Belanda — 393

5.5 Sistem Bikameral Negara Swiss — 395

5.6 Sistem Bikameral pada Masa UUD RIS 1949 — 396

5.7 Kritik terhadap Sistem Bikameral Indonesia — 404

5.8 Analisis Soft Bikameral versus Hard Bikameral — 406

5.9 Penutup: Proyeksi Penguatan Parlemen Bikameral Nusantara — 411

 

Bagian 6

Mencari Format Baru Penguatan Kapasitas dan Peran DPD Nusantara — 414

6.1 Amandemen Konstitusi Setengah Hati — 414

6.1.1 Federalisme versus Kesatuan — 416

6.1.2 Kekhawatiran Deadlock dalam Pengambilan Keputusan — 420

6.1.3 Isu Politik “Dagang Sapi” Antara F-PG dengan F-PDIP — 424

6.2 Keresahan Sang ‘Senator’ — 426

6.3 Langkah-langkah Penguatan Kapasitas dan Peran DPD — 433

6.3.1 Amandemen UUD 1945 — 433

6.3.2 Revisi UU Susduk melalui UU Paket Politik — 497

 6.3.3 Penguatan DPD melalui Sinkronisasi Tatib — 501

6.3.4 Penguatan DPD melalui UU Khusus — 503

6.3.5 Revisi UU Susduk melalui Judicial Review — 504

6.3.6 Penguatan DPD melalui Konvensi Ketatanegaraan — 508

6.4 Mengkaji dan Membenahi Eksistensi DPD — 509

6.5 ‘Membangun’ Strong Bikameral di Indonesia dan Dampaknya — 526

6.5.1 Ancaman Desintegrasi atau Hubungan Sinergi Antara Pusat-Daerah — 526

6.5.2 Mempersoalkan Eksistensi MPR — 547

6.5.3 Membuka Peluang Korupsi di Lembaga DPD — 555

6.6 Beberapa Catatan Kesimpulan — 560

6.7 Saran dan Rekomendasi Kebijakan — 562

 

DAFTAR PUSTAKA — 563

DAFTAR LAMPIRAN — 573

BIODATA PENULIS — 619

ISBN

978-979-8433-81

Jumlah Halaman

324

Author

Efriza, S.IP.